Dampak Perdagangan Bebas di Asia Terhadap Lulusan Sarjana Ilmu Komputer dan IT
Perdagangan Bebas
Perdagangan Bebas
Berdasarkan sebuah survey yang telah dilakukan oleh PT Work IT Out yang dipimpin oleh Heru Nugroho, meski masih banyak dibutuhkan di dalam negeri, peluang kerja bagi tenaga kerja TI untuk keluar negeri pun terbuka luas, Kesempatan tetap terbuka, apalagi didukung oleh faktor bergesernya dominasi India yang dikenal sebagai sumber SDM TI, tawaran gajinya pun cukup menggiurkan. Bayangkan, untuk tenaga kerja TI kelas pemula sampai menengah, perusahaan di luar negeri berani menawarkan upah sekitar US$ 400 sampai US$ 600 (sekitar Rp 3, 6 juta sampai Rp 5,5 juta) per bulan. Di kelas yang sama di dalam negeri, paling mereka hanya ditawarkan gaji sekitar Rp 900.000 sampai Rp 2,5 juta per bulannya. Itu baru yang pemula. Untuk yang sudah punya keahlian spesifik dan berpengalaman, di luar negeri gajinya bisa mencapai US$ 2.000 - 2.500 (sekitar Rp 18,2 juta sampai 22,7 juta) per bulan. Tiga kali lipat dibanding di dalam negeri yang pasarannya sekitar Rp 7 sampai 10 juta.
Bidang kerja TI yang terbuka pun beragam dan hampir sama dengan yang ada di lokalan. Kebetulan kebanyakan yang dicari adalah engineer untuk networking dan wireless serta programmer. Kelihatannya trend yang sedang terjadi adalah orang atau perusahaan ingin membuat perangkat networking seperti produk dari Cisco. Untuk itu memang dibutuhkan banyak orang yang dapat membuat program dalam level C, C++ dengan real-time OS dan memiliki latar belakang (pengetahuan) di bidang telekomunikasi dan networking. Lowongan webmaster, UNIX administrator pun tidak sedikit. Jenis-jenis lowongan pekerjaan yang ditawarkan sangat banyak . Hanya saja, tenaga TI yang memiliki kemampuan terspesialisasi seringkali dicari, sayangnya agak susah mencari tenaga kerja yang sudah spesifik ini, dan kalau saya tuliskan mungkin daftar lowongan tersebut sepanjang artikel ini.
Nah, kalau melihat situasi seperti itu akan sangat mengenaskan jika orang Indonesia yang bergerak di bidang Teknologi Informasi tidak bisa mendapatkan pekerjaan semacam itu. Masalahnya memang tidak mudah. Mungkin memang kemampuan hasil perguruan tinggi di Indonesia tidak memadai ? Berapa banyak sih perguruan tinggi di Indonesia yang mampu menghasilkan "software engineer" yang handal ? Mungkin di Indonesia baru mampu menghasilkan programmer kelas papan bawah ? Jika memang anda programmer atau software engineer yang handal, apakah anda mengenal istilah-istilah ini: lex, yacc, compiler construction, grammer, token, CMM, dan sebagainya ?
Sebagai gambaran bahwa kebutuhan terhadap tenaga IT di bidang industri software baik di luar negeri maupun di dalam negeri, adalah sebagai berikut : Tenaga IT di luar negeri, untuk tahun 2015, diperkirakan 3,3 juta lapangan kerja. Sedangkan Tenaga IT domestik, berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri pada tahun 2010 target produksi 8.195.33 US $, dengan asumsi produktifitas 25.000 perorang, dibutuhkan 327.813 orang.
Selain contoh di atas, kita ambil negara lain seperti Jerman. Mengapa negara sekaliber Jerman mesti mendapat suplai tenaga TI dari luar negaranya ? Kurang sumber daya ? Dugaan itu ternyata betul. Perkembangan pesat teknologi informasi memang tidak hanya membuat ketar-ketir negara dunia ketiga, negara "dunia pertama" macam Jerman pun mulai merasakan akibatnya: kekurangan pakar TI yang tidak bisa didapatkan dari kalangan sendiri.
Maklum, jumlah yang dibutuhkan juga tak bisa dibilang sedikit. Tercatat saat ini sekitar 75.000 orang diperlukan oleh Jerman. Itu baru Jerman, belum negara lain. Tahukah Anda ternyata negara sebesar dan semaju Amerika Serikat pun masih mengimpor tenaga TI dari negara-negara di Asia, seperti India dan Cina. Nah, ini namanya peluang kan ?
Lowongan dari luar Indonesia untuk tenaga kerja TI kita banyak. yang tercatat pada kami bisa puluhan ribu lowongan," jelas Edi S. Tjahya, managing director JobsDB.com - sebuah portal informasi lowongan kerja. Lowongan sebanyak itu pun baru untuk wilayah Asia Pasifik. Secara kualitatif, kondisi sumber daya manusia Indonesia di bidang IT tidak kalah kualitas dibanding SDM dari negara seperti India sekalipun, papar Heru Nugroho, CEO PT Work IT Out, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja TI ke luar negeri.
Di dalam negeri sendiri untuk layanan informasi publik, tenaga IT yang dibutuhkan untuk sektor ini, ialah tenaga untuk mengelola e-government. Perkembangan kebutuhan terhadap tenaga untuk mengelola e-governmet akan sejalan dengan perkembangan implementasi e-governement. Sebagai gambaran menyeluruh terhadap kebutuhan ini, dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintah pusat, kabupaten/kota dan lembaga lainnya. Berdasarkan kasus pengelola e-government di Kalimantan Timur, yang mengelola e-governemt untuk 14 layanan, menggunakan tenaga IT 11 orang, maka untuk seluruh instansi pemerintah, memerlukan paling sedikitnya memerlukan 5.489.
Sedangkan layanan komersial, tenaga IT di bidang ini ialah personil yang bekerja di bidang jasa di berbagai bidang dimana transaksi dengan konsumen dan kliennya menggunakan dukungan teknologi telematika, seperti e-bisnis, e-health yang dikelola swasta, e-education yang dikelola swasta, media saiber. Untuk media saiber, jika seluruh media cetak dan elektronik yang ada sekarang akan mengembangkan media saiber dengan perkiraan satu media menggunakan 21 tenaga IT, maka dibutuhkan 40.341.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang IT dewasa ini diisi oleh tenaga-tenaga lulusan pendidikan tinggi baik dari jurusan teknologi informasi atau jurusan lainnya, sekolah kejurunan dan kursus-kusus di bidang telematika. Perguruan Tinggi di bidang TI atau telematika tampak beraneka ragam baik dari konsentrasi bidang kajian mapun jenjang kelembagaannya. Dilihat dari konsentrsai kajian, terdapat keanekaragaman antara lain, ilmu komputer, teknologi komputer, manajemen informatika, teknik informatika, sistem informasi, komputerisasi akutansi.
Jumlah perguruan Tinggi yang termasuk dalam kategori di atas berdasarkan data Depertemen Pendidikan Nasional, terdapat 476 Perguruan Tinggi (berdasarkan data Depdiknas). Jumlah lulusan di bidang ini, menurut data Depdiknas dari 256 Perguruan Tinggi negeri dan swasta setiap tahun mengasilkan 16.430
Data lain (sumber aptikom)menunjukkan pada saat ini terdapat sekitar 200 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi terkait dengan teknologi informasi untuk jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktoral serta sekitar 300 perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan diploma-III dan diploma-IV, yang keseluruhannya menghasilkan kurang lebih 25,000 lulusan setiap tahunnya. Banyak pengamat industri menilai bahwa jumlah tersebut sangat jauh dari kebutuhan industri yang sebenarnya, yang dapat mencapai sekitar 500,000 per tahun. Berdasarkan estimasi perencanaan, keberadaan ini baru akan dicapai pada tahun 2020 yaitu pada saat jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia sekitar 6 juta orang per tahun (United Nations, 2002) – dengan asumsi bahwa sekitar 7% mahasiswa mengambil disiplin ilmu teknologi informasi.
Perlu diperhatikan bahwa keseluruhan program studi informatika tersebut merupakan komunitas pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan kelompok yang oleh United Nations diistilahkan sebagai IT Workers atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan formal (akademis) terkait dengan bidang teknologi informasi. Sementara itu, program studi lain – seperti ekonomi, manajemen, kedokteran, akuntansi, sastra, hukum, dan lain sebagainya – yang dalam kurikulumnya memperkenalkan pula penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan aktivitas sehari-hari digolongkan sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan ITEnabled Workers.
Upaya pengembangan SDM dari dimensi kualifikasinya diarahkan agar menjadi SDM yang profesional, sehingga pengembangan SDM mengarah pada pengembangan profesi atau berbasis kompetensi. Artinya diperlukan suatu pengembangan kurikulum yang disusun berdasarkan kolaborasi antara muatan lokal dengan muatan internasional, supaya lulusan PTS tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bisa bekerja dan merebut peluang kerja di luar negeri.
Makin banyak perguruan tinggi swasta yang mengembangkan program gelar ganda. Strategi meluncurkan program gelar ganda di beberapa universitas dalam negeri semakin gencar dilakukan. Tak hanya universitas negeri namun juga melibatkan pihak swasta. Strategi ini diterapkan untuk mempersiapkan lulusannya di era perdagangan bebas dan mensejajarkan universitas dalam negeri dengan luar negeri. Program gelar ganda memungkinkan mahasiswa untuk mendapat dua gelar.
Satu gelar dari universitas dalam negeri, sedangkan satu lagi dari luar. Adanya pengakuan dari luar negeri ini meningkatkan daya saing mahasiswa atau lulusan. Karena harus diakui, hingga kini lulusan dalam negeri masih dipandang sebelah mata di pasar bebas.
Dibukanya keran perdagangan bebas juga memungkinkan universitas luar negeri membuka cabang di Indonesia. Kompetisi tentu saja akan semakin ketat karena tidak hanya bersaing dengan sesama universitas lokal, para pendatang luar juga harus dihadapi. Kerjasama tersebut pada dasarnya merupakan upaya unversitas untuk diakui di dunia Internasional dan mensejajarkan diri dengan unversitas dari luar negeri. Untuk mendapatkan gelar ganda, mahasiswa bisa mengambil program 2+1, yaitu mengikuti dua tahun pengajaran di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri. Atau dengan program 3+0, sehingga para mahasiswa tidak perlu pergi ke luar negeri. Pengajaran diberikan di dalam negeri dengan tenaga pengajar yang dimodifikasi antara lokal dan juga mendatangkan dosen dari luar negeri. Setelah selesai, mahasiswa akan mendapat gelar sarjana bachelor of Computer Science dari luar negeri, serta gelar Sarjana Komputer dari dalam negeri.
Dengan pola inilah, maka PTS dapat menghasilkan Sarjana Komputer Indonesia yang dapat GO International untuk meraih peluang kerja diluar negeri, sehingga akan meningkatkan citra Bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai ekportir tenaga PRT akan tetapi juga sebagai exportir tenaga ahli di bidang teknologi informasi.
Nah, kalau melihat situasi seperti itu akan sangat mengenaskan jika orang Indonesia yang bergerak di bidang Teknologi Informasi tidak bisa mendapatkan pekerjaan semacam itu. Masalahnya memang tidak mudah. Mungkin memang kemampuan hasil perguruan tinggi di Indonesia tidak memadai ? Berapa banyak sih perguruan tinggi di Indonesia yang mampu menghasilkan "software engineer" yang handal ? Mungkin di Indonesia baru mampu menghasilkan programmer kelas papan bawah ? Jika memang anda programmer atau software engineer yang handal, apakah anda mengenal istilah-istilah ini: lex, yacc, compiler construction, grammer, token, CMM, dan sebagainya ?
Sebagai gambaran bahwa kebutuhan terhadap tenaga IT di bidang industri software baik di luar negeri maupun di dalam negeri, adalah sebagai berikut : Tenaga IT di luar negeri, untuk tahun 2015, diperkirakan 3,3 juta lapangan kerja. Sedangkan Tenaga IT domestik, berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri pada tahun 2010 target produksi 8.195.33 US $, dengan asumsi produktifitas 25.000 perorang, dibutuhkan 327.813 orang.
Selain contoh di atas, kita ambil negara lain seperti Jerman. Mengapa negara sekaliber Jerman mesti mendapat suplai tenaga TI dari luar negaranya ? Kurang sumber daya ? Dugaan itu ternyata betul. Perkembangan pesat teknologi informasi memang tidak hanya membuat ketar-ketir negara dunia ketiga, negara "dunia pertama" macam Jerman pun mulai merasakan akibatnya: kekurangan pakar TI yang tidak bisa didapatkan dari kalangan sendiri.
Maklum, jumlah yang dibutuhkan juga tak bisa dibilang sedikit. Tercatat saat ini sekitar 75.000 orang diperlukan oleh Jerman. Itu baru Jerman, belum negara lain. Tahukah Anda ternyata negara sebesar dan semaju Amerika Serikat pun masih mengimpor tenaga TI dari negara-negara di Asia, seperti India dan Cina. Nah, ini namanya peluang kan ?
Lowongan dari luar Indonesia untuk tenaga kerja TI kita banyak. yang tercatat pada kami bisa puluhan ribu lowongan," jelas Edi S. Tjahya, managing director JobsDB.com - sebuah portal informasi lowongan kerja. Lowongan sebanyak itu pun baru untuk wilayah Asia Pasifik. Secara kualitatif, kondisi sumber daya manusia Indonesia di bidang IT tidak kalah kualitas dibanding SDM dari negara seperti India sekalipun, papar Heru Nugroho, CEO PT Work IT Out, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja TI ke luar negeri.
Di dalam negeri sendiri untuk layanan informasi publik, tenaga IT yang dibutuhkan untuk sektor ini, ialah tenaga untuk mengelola e-government. Perkembangan kebutuhan terhadap tenaga untuk mengelola e-governmet akan sejalan dengan perkembangan implementasi e-governement. Sebagai gambaran menyeluruh terhadap kebutuhan ini, dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintah pusat, kabupaten/kota dan lembaga lainnya. Berdasarkan kasus pengelola e-government di Kalimantan Timur, yang mengelola e-governemt untuk 14 layanan, menggunakan tenaga IT 11 orang, maka untuk seluruh instansi pemerintah, memerlukan paling sedikitnya memerlukan 5.489.
Sedangkan layanan komersial, tenaga IT di bidang ini ialah personil yang bekerja di bidang jasa di berbagai bidang dimana transaksi dengan konsumen dan kliennya menggunakan dukungan teknologi telematika, seperti e-bisnis, e-health yang dikelola swasta, e-education yang dikelola swasta, media saiber. Untuk media saiber, jika seluruh media cetak dan elektronik yang ada sekarang akan mengembangkan media saiber dengan perkiraan satu media menggunakan 21 tenaga IT, maka dibutuhkan 40.341.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang IT dewasa ini diisi oleh tenaga-tenaga lulusan pendidikan tinggi baik dari jurusan teknologi informasi atau jurusan lainnya, sekolah kejurunan dan kursus-kusus di bidang telematika. Perguruan Tinggi di bidang TI atau telematika tampak beraneka ragam baik dari konsentrasi bidang kajian mapun jenjang kelembagaannya. Dilihat dari konsentrsai kajian, terdapat keanekaragaman antara lain, ilmu komputer, teknologi komputer, manajemen informatika, teknik informatika, sistem informasi, komputerisasi akutansi.
Jumlah perguruan Tinggi yang termasuk dalam kategori di atas berdasarkan data Depertemen Pendidikan Nasional, terdapat 476 Perguruan Tinggi (berdasarkan data Depdiknas). Jumlah lulusan di bidang ini, menurut data Depdiknas dari 256 Perguruan Tinggi negeri dan swasta setiap tahun mengasilkan 16.430
Data lain (sumber aptikom)menunjukkan pada saat ini terdapat sekitar 200 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi terkait dengan teknologi informasi untuk jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktoral serta sekitar 300 perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan diploma-III dan diploma-IV, yang keseluruhannya menghasilkan kurang lebih 25,000 lulusan setiap tahunnya. Banyak pengamat industri menilai bahwa jumlah tersebut sangat jauh dari kebutuhan industri yang sebenarnya, yang dapat mencapai sekitar 500,000 per tahun. Berdasarkan estimasi perencanaan, keberadaan ini baru akan dicapai pada tahun 2020 yaitu pada saat jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia sekitar 6 juta orang per tahun (United Nations, 2002) – dengan asumsi bahwa sekitar 7% mahasiswa mengambil disiplin ilmu teknologi informasi.
Perlu diperhatikan bahwa keseluruhan program studi informatika tersebut merupakan komunitas pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan kelompok yang oleh United Nations diistilahkan sebagai IT Workers atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan formal (akademis) terkait dengan bidang teknologi informasi. Sementara itu, program studi lain – seperti ekonomi, manajemen, kedokteran, akuntansi, sastra, hukum, dan lain sebagainya – yang dalam kurikulumnya memperkenalkan pula penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan aktivitas sehari-hari digolongkan sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan ITEnabled Workers.
Upaya pengembangan SDM dari dimensi kualifikasinya diarahkan agar menjadi SDM yang profesional, sehingga pengembangan SDM mengarah pada pengembangan profesi atau berbasis kompetensi. Artinya diperlukan suatu pengembangan kurikulum yang disusun berdasarkan kolaborasi antara muatan lokal dengan muatan internasional, supaya lulusan PTS tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bisa bekerja dan merebut peluang kerja di luar negeri.
Makin banyak perguruan tinggi swasta yang mengembangkan program gelar ganda. Strategi meluncurkan program gelar ganda di beberapa universitas dalam negeri semakin gencar dilakukan. Tak hanya universitas negeri namun juga melibatkan pihak swasta. Strategi ini diterapkan untuk mempersiapkan lulusannya di era perdagangan bebas dan mensejajarkan universitas dalam negeri dengan luar negeri. Program gelar ganda memungkinkan mahasiswa untuk mendapat dua gelar.
Satu gelar dari universitas dalam negeri, sedangkan satu lagi dari luar. Adanya pengakuan dari luar negeri ini meningkatkan daya saing mahasiswa atau lulusan. Karena harus diakui, hingga kini lulusan dalam negeri masih dipandang sebelah mata di pasar bebas.
Dibukanya keran perdagangan bebas juga memungkinkan universitas luar negeri membuka cabang di Indonesia. Kompetisi tentu saja akan semakin ketat karena tidak hanya bersaing dengan sesama universitas lokal, para pendatang luar juga harus dihadapi. Kerjasama tersebut pada dasarnya merupakan upaya unversitas untuk diakui di dunia Internasional dan mensejajarkan diri dengan unversitas dari luar negeri. Untuk mendapatkan gelar ganda, mahasiswa bisa mengambil program 2+1, yaitu mengikuti dua tahun pengajaran di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri. Atau dengan program 3+0, sehingga para mahasiswa tidak perlu pergi ke luar negeri. Pengajaran diberikan di dalam negeri dengan tenaga pengajar yang dimodifikasi antara lokal dan juga mendatangkan dosen dari luar negeri. Setelah selesai, mahasiswa akan mendapat gelar sarjana bachelor of Computer Science dari luar negeri, serta gelar Sarjana Komputer dari dalam negeri.
Dengan pola inilah, maka PTS dapat menghasilkan Sarjana Komputer Indonesia yang dapat GO International untuk meraih peluang kerja diluar negeri, sehingga akan meningkatkan citra Bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai ekportir tenaga PRT akan tetapi juga sebagai exportir tenaga ahli di bidang teknologi informasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar